oleh

Tuduhan Politik Uang Bikin Geram, Tim Makin Serahkan Pada Pihak Berwenang, Segera Lakukan Investigasi Lapangan

ruangkutim.com – Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi-Lulu Kinsu dengan tegas membantah isu dugaan politik uang yang santer beredar. Pihaknya pun mendorong pihak berwenang mendalami kebenaran isu tersebut. Sebagai pembuktian bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengannya.

Mereka juga menurunkan tim kuasa hukum untuk melakukan proses investigasi. Kuasa Hukum Mahyunadi-Kinsu, Lukas Himuq menegaskan, kliennya tidak pernah menginstruksikan tim pemenangan atau relawan untuk melakukan politik uang. Pihaknya kecewa dengan tim salah satu paslon yang terlalu dini menyimpulkan telah melakukan politik uang.

Dia juga menyayangkan adanya upaya pengiringan opini publik yang tidak baik. Apalagi, dari dugaan politik uang itu, pihak berwenang seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutim juga belum mengeluarkan pernyataan apapun.

“Kami melihat ada tim paslon lain yang terlalu dini menyimpulkan politik uang telah dilakukan paslon Mahyunadi-Kinsu. Jujur saja, itu sangat merugikan kami. Bahkan menciderai proses demokrasi,” kata Lukas (4/11/2020).

Pihaknya melihat adanya sejumlah kejanggalan dari isu tersebut yang ramai diperbincangkan di media sosial dan masyarakat. Pasalnya, dalam perkara itu, tidak dijelaskan bagaimana temuan atas dugaan politik uang tersebut.

“Ambigu sekali. Tidak jelas kapan (politik uang) itu diberikan. Apakah itu upaya tangkap tangan atau seperti apa, juga tidak jelas. Makanya perlu adanya pembuktian. Siapa yang memberikan dan penerimanya pun tidak disebutkan,” tutur Arianto yang juga anggota Kuasa Hukum Mahyunadi-Kinsu.

Jika memang kasus tersebut masuk dalam kategori operasi tangkap tangan (OTT). Maka pasti ada pemberi dan penerimanya. Anehnya, hingga dengan saat ini, yang demikian itu tidak ada dijelaskan.

“Jangan langsung menyimpulkan. Seolah-seolah (dugaan politik uang) itu dilakukan oleh tim paslon 01. Ingat, segala sesuatu tentu ada konsekuensi hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Abdul Karim yang juga anggota tim kuasa hukum mengatakan, pihaknya akan turun untuk melakukan proses investigasi atas isu itu. Pihaknya juga mendapati adanya banyak kejanggalan dalam perkara tersebut.

“Untuk temuan pecahan uang dan gambar, kami melihatnya masih begitu sumir. Makanya kami heran ada tim paslon lain yang begitu cepat menyimpulkan itu perbuatan paslon 01,” ucapnya.

Menurutnya, proses investigasi terhadap isu dugaan politik uang perlu digelar. Agar tidak ada upaya penggiringan opini yang tidak baik. Sebab, hal itu dinilai dapat memicu konflik di masyarakat. Mengingat saat ini pihak berwenang belum mengeluarkan pernyataan resmi.

“Secepatnya investigasi kami lakukan. Supaya bisa buktikan sama-sama apa yang sebenarnya terjadi. Kami akan menggelar perkara itu, memastikan bahwa apa yang ada sekarang adalah upaya pengiringan opini,” jelasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya beredar kabar telah terjadi politik uang di salah satu desa di Kecamatan Sangkulirang, yang dihembuskan melalui media sosial. Disebutkan bahwa dugaan politik uang itu dilakukan oleh tim paslon 01, yakni Mahyunadi-Kinsu.

Hanya, tidak jelas bagaimana proses dugaan politik uang itu terjadi. Berdasarkan isi yang beredar, hanya menampakkan foto uang sebesar Rp 300 ribu disertai contoh kertas surat suara bergambarkan Mahyunadi-Kinsu yang telah di foto kopi. (rk)

News Feed