oleh

Mendukung Aksi Demonstrasi Mahasiswa dan Masyarakat Akademik Lainnya dalam Menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Aliansi Akademisi Tegaskan Tolak Omnibus Law

ruangkutim.com – Merespons rangkaian aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus. Bersama rekan-rekan buruh, petani, nelayan dan rekan-rekan miskin kota, Aliansi Akademi Tolak Omnibus Law menyatakan sikap.

Pertama, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Demonstrasi bukanlah cara jalanan yang ilegal dan tidak beradab dalam mengemukakan pendapat.

“Demonstrasi adalah mekanisme yang sah untuk menyatakan pikiran mengkritik kesewenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara. Terlebih saat jalur-jalur formal legal yang tersedia telah disumbat oleh kekuatan-kekuatan anti-demokrasi,” akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah.

Makanya, Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law menyatakan mogok nasional sebagai dukungan terhadap aksi demonstrasi berbagai elemen masyarakat.

“Mogok Nasional adalah penolakan akademisi terhadap upaya memaksakan UU Cipta Kerja oleh negara,” kata pria yang juga dosen di Fakultas Hukum Unmul itu.

Kemudian, demonstrasi yang konstitusional berpegang pada prinsip anti-kekerasan dan menghindari upaya provokasi dari pihak manapun yang dapat digunakan untuk melemahkan gerakan.

“Segala tindakan yang melabelkan demonstrasi dengan kerusuhan adalah upaya menghambat demokrasi dan penyampaian pendapat,” kata Bung Castro, sapaannya.

Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja patut didukung oleh seluruh masyarakat akademik yang berkomitmen pada tegaknya kebenaran. Sebab, sebagai pertanggungjawaban moral akademisi yang mencintai masa depan Indonesia.

“Berdasarkan kajian ilmiah akademisi lintas disiplin dan kampus. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki cacat formil dan materiil yang dapat mengancam hak azasi manusia (HAM). Berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara juga ikut terancam,” jelasnya.

Prosedur dan materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mempermainkan logika hukum. Memanipulasi prosedur-prosedur demokrasi adalah kejahatan legislasi yang nyata yang berbahaya bagi kelangsungan negara hukum dan demokrasi.

“Untuk itu kami akademisi menolak produk hukum itu. Ini merugikan bangsa. Apalagi dapat mengancam HAM,” pungkasnya. (rk)

News Feed