oleh

Pjs Bupati Kutim Jauhar Effendi Soroti Keterlambatan APBDP, Hari Pertama Kerja Langsung Gelar Pertemuan

ruangkutim.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Timur (Kutim), Kasmidi Bulang resmi mengambil cuti untuk keperluan kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Untuk mengisi kekosongan pucuk pimpinan, Asisten I Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Jauhar Effendi resmi dikukuhkan menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim pada (26/9/2020).

Sementara hari ini (Senin, 28/9/2020), merupakan hari pertama Jauhar masuk kerja. Dia memastikan bekerja sesuai amanah.

“Saya jadi Pjs selama 71 hari. Kalau saya menganggapnya, 71 kali sarapan pagi lah,” katanya sambil tertawa.

Pertama-tama dia akan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan lancar. Termasuk fasilitasi pilkada dan menjaga netralitas ASN.

“Segera saya ingatkan. Tetapkan fokus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sesuai tugas pokok dan fungsi,” tegasnya.

Jabatan Pjs tersebut membuatnya mengemban tugas sebagai Ketua Percepatan Penangan Penyebaran Covid 19 di Kutim. Sehingga, bagaimana mengendalikan wabah covid 19 dengan serius.

Apalagi tugas tersebut dianggapnya sedikit berat. Pasalnya, sekarang banyak kekhawatiran bakal terjadi kluster pilkada.

“Tapi, tetap dijalankan dengan catatan protokol kesehatan diterapkan ketat,” tegasnya.

Pjs Bupati Kutim Jauhar Effendi

Selain itu, dia juga memastikan Perubahan Anggaran Perubahan Belanja Daerah (PAPBD) 2020, menjadi prioritas untuk diselesaikan. Termasuk APBD 2021.

“Saya perlu berdiskusi lebih dulu dengan sekkab (Sekretaris Kabupaten Irawansyah). Saya dorong agar cepat dituntaskan,” ucapnya.

Sebab, hal tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dalam kerangka PAPBD, dia berharap semua pihak menyingkirkan egoisme sektoral dan bekerja sama agar Kutim berjalan dengan baik.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor pun resmi mengukuhkan Asisten I Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Jauhar Effendi sebagai Pjs Bupati Kutim.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim Muhammad Syafranuddin mengatakan, Pjs akan mengemban amanah sejak pertama dikukuhkan.

“Ini upaya agar tidak ada bentuk kekosongan pada pucuk pimpinan hanya karena pilkada. Lagi pula sudah sesuai aturan,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ivan ini mengatakan, selama menjabat sebagai Pjs. Jauhar berkewajiban melaksanakan tugas dan selaku Ketua Satgas Penangana Covid 19 sesuai SK Mendagri pada 17 September lalu.

“Termasuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama pilkada berlangsung,” ungkapnya.

Kewenangan Pjs pun sama dengan pemimpin daerah. Yakni melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) sehingga dapat dijadikan perda.

Misalnya, Raperda APDB 2021 dan pentingnya mensukseskan Pilkada pada 9 Desember mendatang.

“Pjs bisa melakukan pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang telah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri,” jelasnya. (rk)

News Feed