oleh

Pedoman Pembukaan Lahan Harus Dipahami, Pemkab Tetapkan Status Siaga dan Darurat Asap Karhutla

ruangkutim.com – Musim kemarau diprediksi jatuh pada Agustus-September. Ini tentu harus diperhatikan serius oleh pihak terkait. Terutama untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam rapat koordinasi (rakor) tersebut menghadirkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelinjau, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, BMKG, Dinas Lingkungan Hidup Kutim dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta camat Se-Kutim.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Irawansyah mengatakan, status siaga dan darurat asap karhutla telah ditetapkan dalam rakor tersebut. Penetapan status tersebut sangat penting. Selain karena sudah memasuki kemarau, setiap tahunnya karhutla selalu terjadi di kawasan Kutim.

“Harus diwaspadai. Apalagi karhutla sering terjadi di tempat yang sama,” ujarnya.

Kejadian karhutla cenderung terjadi lantara kelalaian atau ulah nakal manusia. Sehingga sengaja atau tidak sengajanya perlu dipelajari lebih dulu.

“Memang harus dihukum. Kalau sengaja patut dihukum, dan tidak sengaja perlu dipelajari dulu. Tidak bisa asal,” katanya.

Proses pembukaan lahan untuk berkebun masih menggunakan kebiasaan lama. Yakni dengan cara membakar lahan. Bahkan, di setiap generasi hal tersebut masih berlaku. Irawan menilai, seharunya hal ini menjadi tugas bersama. Terkhusus bagi OPD terkait untuk mengantisipasi.

“Kalau diberi sanksi semua, kasian juga. Warga melalukan itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Meskipun sudah ada yang mengelola sawah menggunakan cara modern,” tuturnya.

Penegakan hukum jadi serba salah. Dia pun berharap lahir aturan baru mengenai pengelolaan lahan dengan membakar. Khususnya di masa penetapan status siaga seperti sekarang.

“Kalau ada aturannya, petugas harus bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat,” tegasnya.

Kepala UPT KPHP Kelinjau, Shahar Al-Haqq menyebut, penetapan status siaga darurat, diharapkan membuat masyarakat lebih tahu kapan bisa membakar dan kapan tidak.

Apalagi sudah ada status siaga 3, 2, 1 dan darurat. Selama status siaga, ada pedoman kegiatan-kegiatan yang harus dipahami aparat maupun warga.

“Kalau paham, nanti masyarakat tidak takut untuk melakukan pembakaran. Bahkan, dengan status tertentu masyarakat juga akan takut melakukan pembakaran,” terangnya.

Menurutnya, warga yang membawa korek atau membakar kertas saja wajib untuk ditangkap. Itu jika penetapan status siaga 1. Tetapi selama masih siaga 3 dan 2 tidak masalah. Dengan catatan, harus koordinasi dengan kepala desa (kades).

“Kemudian kades akan bertindak sesuai rujukan OPD yang menangani lingkungan. Misalnya Dishut dan DLH” singkatnya. (rk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed