oleh

Sampah Menumpuk di TPS, Keterbatasan Armada Dijadikan Alasan

SANGATTA – Masalah sampah di Kutai Timur (Kutim) masih menjadi momok yang tidak bisa terselesaikan begitu saja. Sampah tampak membludak di tempat pembuangan sementara (TPS). Di antaranya TPS yang berada di Jalan Kabo Jaya yang merupakan lahan milik PT KPC dan di Jalan Aw Sjahranie (eks Jalan Pendidikan) yang merupakan lahan peruntukan pembangunan markas Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut (Dempomal) Kutim, Kecamatan Sangatta Utara.

Tidak itu saja, TPS di kawasan Sangatta Selatan pun kini tidak lagi digunakan lantaran pemilik lahan tidak meminjamkan lagi lahannya. Terpaksa TPS dipindah ke depan Lapangan Garuda, dengan perjanjian tiga hari sekali harus diangkut.

Pemkab memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) Batuta yang terletak di jalan poros menuju Kecamatan Bengalon. Jarak tempuh dari Kota Sangatta mencapai 30 menit. Sayangnya, keterbatasan armada membuat sampah di TPS menjadi menumpuk. Sedangkan, dalam sehari produksi sampah di ibu kota Kutim mencapai 70 ton.

Hal ini pun tidak ditampik Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutim Kasmidi Bulang. Keterbatasan armada seperti dump truk menjadi kendala utama. Sejauh ini, hanya dua truk yang dapat dioperasikan untuk pengangkutan sampah ke TPA. “Idealnya enam truk. Masih membutuhkan empat truk lagi untuk keperluan pengangkutan,” kata KB, sapaannya.

Armada yang tersedia, kata dia, sudah digunakan sejak pertama kali berdiri menjadi kabupaten, pada 1999. Bahkan, warisan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang dulu menangani permasalahan sampah, sebelum dialihkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Belum pernah ada pengadaan baru. Lebih besar biaya perawatan dari pada pengadaam baru,” sebutnya.

“Makanya saya minta lebih baik aset itu dihitung kemudian dihapuskan saja. Supaya tidak mengganggu APBD. Kalau perlu di lelang saja supaya bisa menjadi pendapatan. Ada dump truk, dozer ean excavator,” tutur KB.

Pihaknya akan menghitung kebutuhan armada. Pihaknya akan mengupayakan penganggaran di APBD perubahan, agar pengadaan dapat diakomodasi hingga 50 persen dari yang dibutuhkan. “Jadi tidak ada lagi pengangkutan sampah siang hari. Sejauh ini menumpuk karena keterbatasan armada,” terangnya.

Menurutnya, Masalah sampah merupakan persoalan bersama. Pemerintah harus turut andil menyiapkan fasilitas penunjangnya.
Tapi, bagaimanapun perlu dijalin kerja sama dengan perusahaan, misalnya PT KPC. Tidak bisa dipungkiri karyawan perusahaan juga banyak yang memproduksi sampah selama ini. “Makanya ini harus menjadi bagian dari perusahaan,” ucapnya.

Pihaknya akan meminta kejelasan terkait lahan eks tambang untuk dijadikan TPA. Apalagi sudah pernah meminta atas nama pemerintah daerah, yang sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. “Suak tidak suka harus dicarikan solusinya. Perusahaan harus terlibat,” imbuhnya.

Berdasarkan Perda 7/2020 tentang Pengelolaan Sampah. Pengangkutan seharusnya dilakukan pada pukul 18.00-6.00 Wita. Perda juga menjelaskan bahwa jadwal membuang sampah bagi warga hanya malam hari. Namun, pada kenyataannya bertolak belakang. Pengangkutan siang hari masih terpihat. Begitu pula dengan warga yang masih membuang sampah tidak sesuao jadwal. Bahkan, ada yang tidak membuang sampah pada tempatnya.

Padahal, terdapat sanksi denda maksimal Rp 5 juta dan kurungan penjara selama tiga bulan jika saja aturan diterapkan bagi pelanggar. Jika diterapkan, tentu akan membuat fungsi perda lebih nyata. KB tidak menampik hal itu. “Bisa diterapkan, tapi perlu digencarkan melalui sosialisasi,” katanya.

Kendati demikian, pemerintah dinilainya tetap perlu melengkapi armada lebih dulu, sebelum penegakan perda dilakukan.
Sehingga bisa tepat waktu pengangkutannya. “Yang jelas, kami berusaha menyiapkan armada pengangkutan dulu. Setelah itu sosialisasi agar perda bisa ditegakkan,” pungkasnya. (rk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed